Inflasi di DIY di Atas Angka Nasional, Sultan: Harus Diimbangi Daya Beli Masyarak

TRIBUNJOGJA.COM- Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan bahwa inflasi harus diimbangi oleh kemampuan masyarakat meningkatkan daya belinya.

Menurut Sultan, apabila harga tinggi namun daya beli masyarakat tetap bagus maka hal tersebut bukan merupakan indikasi yang buruk.

Namun yang jadi permasalahan, lanjut Sultan, yakni apabila inflasi tinggi kemudian masyarakat tidak memiliki daya beli yang baik.

Hal tersebut akan mempersulit orang miskin untuk membelanjakan konsumsi. Sehingga belanja konsumsi mereka lebih rendah daripada tahun lalu.

“Apabila produsen seperti petani kecil yang menanam cabai kemudian harganya naik ya sudah biarkan saja mereka menikmati hasil jerih payahnya agar lebih sejahtera. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah apabila inflasi tersebut meningkat dibarengi dengan persentase kesejahteraan petani yang naik saya pikir bukan masalah asal petani ikut merasakan untung bukan pedagangnya saja,” kata Sultan dalam High Level Meeting TPID DIY di Hotel Rohan, Bantul, Selasa (28/11/2023).

Sementara itu, Kepala BPS DIY Herum Fajarwati menjelaskan, inflasi yang terlalu tinggi mengakibatkan ekonomi berguncang karena harga barang dan jasa di luar kemampuan daya beli konsumen.

Pada inflasi yang moderat, maka perekonomian akan bergerak tumbuh karena produsen mendapatkan insentif yang wajar, dan harga barang masih dalam rentang kemampuan konsumen.

Sedangkan inflasi yang rendah akan mengakibatkan perekonomian melambat karena tidak ada insentif dari produsen sehingga produksi barang dan jasa tidak bergairah.

Inflasi di Yogyakarta sendiri sampai dengan Oktober 2023 sebesar 2,44 persen. Angka ini berada di atas inflasi nasional yang berada di angka 1,80 persen.

Komoditas pendorong inflasi di DIY ini adalah bensin beras serta rokok baik kretek maupun filter. Apabila diurutkan kelompok yang mempengaruhi inflasi di DIY secara umum yang pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau.

Kemudian pakaian dan alas kaki, disusul oleh perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga.

Setelah itu ada kesehatan, transformasi informasi komunikasi dan jasa keuangan. Rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman restoran, perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkesinambungan, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah Indeks Pengembangan Harga Mingguan, Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah Bulanan, dan koefisien variasi harga minuman. Ketiganya ini menggunakan 20 komoditas terpilih sebagai variabel pengukur,” jelas Herum.

Komoditas terpilih tersebut menurut Herum adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, udang, ikan kembung, mie instan, tempe, tahu, pisang, susu bubuk balita, susu bubuk dan jeruk. ( Tribunjogja.com )