Perkuat Sinergi Berantas Korupsi, KPK Gelar Festival Media Digital Pemerintah 2023 di Yogyakarta

TRIBUNJOGJA.COM – Setelah vakum selama 3 tahun sejak pandemi Covid-19, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menggelar Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) 2023 di Yogyakarta , Rabu (29/11/2023).

Sekretaris Jenderal KPK , Cahya H. Harefa, menjelaskan bahwa kegiatan bertajuk ‘Menjawab Tantangan Disrupsi, Lewat Inovasi dan Kolaborasi’ ini turut serta melibatkan para praktisi humas di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta komunitas anti korupsi se-Pulau Jawa sebagai pesertanya.

“Kegiatan ini kembali terselenggara dengan tujuan memperkuat sinergi dan menyelaraskan kolaborasi antar-lembaga pemerintah agar mampu menjawab tantangan perubahan dengan pelayanan informasi yang optimal kepada publik, guna mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Cahya.

Di hadapan 200 peserta yang hadir, Cahya pun menegaskan, fenomena disrupsi bisa dianggap sebagai tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

Tak kalah pentingnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan akan memperkuat dan berdampak positif bagi pemberantasan korupsi.

“Dengan adanya perubahan dan penyesuaian menghadapi era disrupsi, KPK berharap kegiatan ini mampu mempercepat implementasi perkembangan teknologi yang dapat memberikan penguatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terutama terhadap transparansi, sebagai pilar utama untuk meminimalisasi celah-celah yang rawan terjadi korupsi,” jelas Cahya.

Senada dengan KPK, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Hasyim Gautama mengatakan, komunikasi strategis menjadi hal yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Terlebih masih ada praktik-praktik yang mengesampingkan aspek komunikasi publik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Seiring dengan kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, para pelaku kehumasan diharapkan dapat terus belajar mengenai strategi yang perlu dilakukan, agar penerapan kebijakan menjadi semakin efektif. Kita dapat memetik pelajaran dari kesalahan dan kekurangan di masa lalu, dan juga bagaimana best practice-nya,” kata Hasyim.

Hasyim memandang kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi sebagai peluang untuk mengedukasi publik dan meningkatkan literasi kebijakan.

Potensi literasi digital masyarakat Indonesia yang berada di atas rata-rata dunia perlu dimaksimalkan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan digital policy literacy.

“Festival ini menjadi salah satu forum diskusi bagi kita semua untuk meraih dukungan publik terhadap program yang terus dijalankan. Dengan harapan, dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi publik demi berjalannya sistem pemerintahan yang lebih cermat dan berkualitas, terlebih memasuki Pemilu pada tahun 2024,” pungkas Hasyim. 

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK , Yuyuk Andriati Iskak turut menggarisbawahi media digital yang membantu meningkatkan kinerja literasi komunikasi…