Demi Kekuasaan Lalu Saling Menghina, Capres dan Cawapres Harus Belajar dari Perjanjian Linggarjati

SuaraJogja.id – Debat capres dan cawapres yang digelar beberapa kali menyisakan banyak komentar buruk dari masyarakat. Pasangan calon (paslon) yang saling menghina satu sama lain. Bahkan demi mencapai kekuasaan selama lima tahun kedepan, mereka saling menghina dan memperlihatkan etika yang buruk alih-alih menyampaikan visi misi sebagai pemimpin bangsa Indonesia kedepan.

Padahal saat bangsa ini memperjuangkan kemerdekaannya, para pendiri bangsa memiliki kesantunan dalam berdiplomasi. Sebut saja dalam Perjanjian Linggarjati, empat tokoh dari Indonesia seperti Perdana Menteri Sutan Syahrir, AK Gani, Susanto Tirtoprojo dan Mohammad Roem yang didampingi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mampu berperan sebagai bapak bangsa yang santun dalam berdiplomasi dengan perwakilan Belanda yang ingin kembali merebut Indonesia.

“Di linggarjati, bung karno dan seluruh delegasi Indonesia di bawah sutan sjahrir menunjukkan bahwa peran diplomasi sama pentingnya dengan pertempuran fisik yang dilakukan para pejuang bangsa. Pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia bergaung ke dunia internasional setelah adanya perundingan,” papar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto disela kunjungan ke Museum Linggarjati, Kuningan, Jumat (26/01/2024).

Dalam perundingan yang dilakukan 11-13 November 1946, Soekarno dan Mohammad Hatta beserta Sutan Sjahrir, AK Gani, Roem, Susanto serta Maria Ulfah sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia serta banyak tokoh lainnya berdiplomasi mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan RI sebagai negara berdaulat. 

Alih-alih saling menjatuhkan, para pendiri bangsa dalam Perjanjian Linggarjati mempunyai karakter kuat, jujur dan dipercaya. Mereka pun memiliki kecakapan dalam berkomunikasi serta memiliki adab dan etika dalam berdebat.

Eko menyebutkan delegasi Indonesia yang dibantu Bupati Kuningan saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia pun mengatasnamakan kepentingan bangsa. Eko menyentil para pemangku kekuasaan yang saat ini lebih mengutamakan kepentingan keluarga alih-alih bangsa dalam mengambil keputusan.

…