Gabungan Produsen Tempe Desak Pemerintah Tuntaskan Masalah Kelangkaan Kedelai

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kenaikan harga kedelai yang berulang-ulang setiap tahunnya dikeluhkan para perajin tempe tahu yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo).

Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan langkah tegas menyelesaikan persoalan kelangkaan kedelai yang dinilai terus berulang setiap tahun.

Sekretaris Gakoptindo, Hugo Siswaya, memprotes pemerintah atas kejadian yang berulang-ulang setiap tahun soal naiknya harga kedelai. 

Hal itu kemudian diperparah dengan terjadinya kelangkaan kedelai pada akhir tahun lalu, yang menimbulkan kerugian bagi perajin tempe tahu di seluruh Indonesia akibat dari sikap importir yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. 

Menurutnya, importir tidak melaksanakan importasi pada sesi tertentu, sehingga memberikan kesan pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyatnya,

Hugo menyebut, kelangkaan kedelai salah satunya juga disebabkan oleh adanya aturan yang membelenggu Bulog.

“Peraturan Presiden No. 48/2016 tentang Penugasan kepada Bulog tentang Padi, Jagung, Kedelai dan Peraturan Presiden No. 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah tidak dijalankan oleh lembaga tersebut dengan optimal,” katanya, seusai Rakernas Gakoptindo di Yogyakarta, Selasa (30/1/2024).

Hal ini menurutnya berdampak pada Peraturan Badan Pangan Nasional No. 11/2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen khususnya kedelai tidak berjalan.

Atas dasar itu Gakoptindo meminta DPR RI dan pemerintah mengubah statuta Perum  BULOG tidak lagi sebagai BUMN, akan tetapi sebagai lembaga khusus di bawah Presiden.

Tugasnya melakukan pengamanan bahan pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat banyak serta melindungi hak rakyat kecil yang berusaha dengan menggunakan bahan strategis tersebut.

“Kemudian memberlakukan pajak bea  masuk khususnya kedelai untuk  memberikan insentif kepada petani  kedelai dan stabilisasi harga kedelai untuk pengrajin tempe tahu di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Lalu yang terakhir pihaknya meminta pemerintah memberlakukan kuota impor kedelai untuk Importir yang  besarannya disesuaikan dengan kemampuan petani dalam memproduksi kedelai dalam negeri.

Hugo berpendapat fenomena kelangkaan kedelai yang menahun bisa diselesaikan jika Bulog posisinya ditempatkan seperti yang mereka minta yakni sebagai badan khusus di bawah Presiden. 

Pasalnya dengan status Bulog sebagai BUMN ada beberapa regulasi yang seharusnya bisa dijalankan mereka untuk program cadangan pangan pemerintah, tapi tidak bisa dilaksanakan.  

“Makanya kami usul Bulog itu jadi badan khusus di bawah Presiden agar bisa eksekusi langsung,” jelasnya.

“Kalau tidak kelangkaan kedelai ini akan terus berulang dan mengakibatkan kerugian terus menerus bagi 160.000 perajin tempe tahu di Indonesia,” sambung Hugo. (*)