Presiden Jokowi Dikabarkan akan Lantik Dua Menteri Baru, Salah Satunya AHY?

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi dikabarkan akan melantik dua menteri baru di Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada Rabu (21/2/2024) besok.

Menurut kabar yang beredar, dua menteri yang akan dilantik ini adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan(Menko Polhukam) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR)/Kepala BPN.

Dikutip dari Tribunnews, berdasarkan informasi yang beredar, dua tokoh yang akan dilantik tersebut adalah Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur karena ikut pilpres yang lalu.

Sementara AHY disebut akan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (Menteri ATR)/Kepala BPN yang ditinggal Hadi Tjahjanto.

Namun demikian, kabar soal pelantikan Hadi Tjahjanto dan AHY tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku sudah mendengar informasi soal rencana perombakan kabinet tersebut.

Dari informasi yang diterimanya, Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menko Polhukam.

“Kabar isu burung demikian,” kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Soal Banyaknya Petugas Pemilu yang Meninggal, Pengamat Hukum: Beban Kerja Mereka Terlalu Berat

Meski masih sebatas mendengar kabar burung, Sahroni berpandangan sosok mantan Panglima TNI tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk dilantik sebagai Menkopolhukam.

“Tapi kalau benar, itu pilihan Jokowi yang super ciamik,” kata Sahroni yang juga politisi Partai Nasdem ini.

Respon Demokrat

Lalu benarkah AHY akan jadi Menteri ATR/Kepala BPN?

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan informasi mengenai AHY akan dilantik jadi menteri Jokowi belum jelas.

“Kita tunggu saja,” ujarnya ketika dikonfirmasi Tribunnews.com.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. (*)