Soal Sanksi DKPP, Gus Imin: Jangan Main-main dengan Demokrasi

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Calon wakil presiden nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin meminta semua pihak tidak main-main dengan demokrasi.

Hal itu, Ia sampaikan saat mendapat pertanyaan pada acara Slepet Imin di Universitas Amikom Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam.

Pasangan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 ini awalnya tak tahu terkait sidang dari atau putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

Di mana, putusan itu menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan mengikuti tahapan pemilu.

“Ini sebuah fakta di depan mata kita ya, saya sama sekali tidak mendengar proses persidangan etik di DKPP ini,” katanya.

Baca juga: HMI Cabang Yogyakarta Gelar Deklarasi Damai Tolak Ujaran Kebencian dan Hoaks

Baca juga: PSHK FH UII Rekomendasikan Ketua KPU Mundur

“Tak dapat laporan tahu-tahu ada putusan. Tapi semua ada hikmahnya, jadi jangan main-main dengan demokrasi kita. Jangan main-main dengan etika kita,” tegas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Ia kembali menegaskan bahwa pemangku kebijakan tak boleh main-main dengan aturan.

“Karena etika itu sumber hukum yang jauh lebih preventif dari hukum positif. Lebih efektif dalam penegakkan proses aturan karena itu ini serius jangan main-main,” ulasnya.

Cawapres nomor urut 2 itu kemudian prihatin dengan etika berbangsa jika hal tersebut terulangi kembali.

“Keprihatinan kita dalam etika berbangsa bernegara ini sangat memprihatinkan, saya mengajak semua mengedepankan etika menjadi tertinggi dalam proses,” tukasnya. (*)