Kulon Progo Siap Bentuk Koperasi Merah Putih di Seluruh Kalurahan dan Kelurahan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo tengah mempersiapkan pembentukan Koperasi Merah Putih yang merupakan program Presiden. Persiapan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB).

Kepala DPMKPPKB Kulon Progo, Muhadi menyampaikan bahwa 87 kalurahan dan 1 kelurahan di Kulon Progo diwajibkan membentuk Koperasi Merah Putih. Kewajiban tersebut sesuai dengan arahan pusat.

“Kami akan memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan pendirian koperasi,” katanya pada wartawan, Senin (21/04/2025).

Pendanaan tersebut nantinya untuk biaya notaris. Pendanaan bersumber dari pos Belanja Tak Terduga (BTT), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo 2025.

Menurut Muhadi, setiap kalurahan dan kelurahan membutuhkan biaya sekitar Rp 3 juta per koperasi. Jika dikalkulasikan, maka total biaya pendirian Koperasi Merah Putih di 87 kalurahan dan 1 kelurahan diperkirakan mencapai Rp 261 juta.

“Nanti Koperasi Merah Putih di Kulon Progo kebanyakan bergerak di bidang ketahanan pangan,” jelasnya.

Muhadi mengatakan ada arahan dari pusat agar pemerintah daerah membantu permodalan koperasi setelah proses pendirian selesai. Namun, belum bisa dipastikan berapa modal yang dibutuhkan per koperasi.

Meski begitu pemetaan potensi tiap kalurahan telah dilakukan demi menjamin keberlangsungan koperasi ke depan. Sebab dibutuhkan tenaga, modal, hingga lini bisnis yang stabil agar Koperasi Merah Putih di Kulon Progo mampu eksis.

“Potensi kalurahan di Kulon Progo kebanyakan berfokus pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan,” ungkap Muhadi.

Kelompok masyarakat di kalurahan pun akan didorong untuk mampu beradaptasi guna memastikan kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam koperasi. Termasuk manajemen pengelolaan yang baik.

Lurah Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Dani Pristiawan mengaku belum bisa meyakini Koperasi Merah Putih bisa berjalan baik. Alasannya, tiap kalurahan belum tentu memiliki SDM yang paham tentang manajemen bisnis.

“Tapi kalau itu sudah jadi kebijakan pemerintah pusat, tentunya akan kami laksanakan sebaik mungkin,” kata Dani.(alx)