Pendaftaran Siswa Sekolah Rakyat DIY Sudah Dibuka, Rekrutmen Pengajar Tunggu Instruksi Pusat

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Meski pendaftaran peserta didik untuk Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dibuka sejak awal April 2025, proses rekrutmen pengajar hingga kini belum juga dimulai. 

Kementerian Sosial selaku penggagas program masih belum mengeluarkan petunjuk teknis terkait seleksi tenaga pendidik, meskipun jadwal pembukaan sekolah ditargetkan berlangsung Juli mendatang.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, mengatakan bahwa proses rekrutmen guru sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu informasi resmi terkait jadwal, skema perekrutan, serta penempatan pengajar.

“Pengajar itu skema dan seleksinya langsung diproses oleh pusat. Kami juga belum mendapat pengumuman lebih lanjut,” ujar Endang.

Menurut Endang, peluang untuk menjadi pengajar di SR terbuka luas, bahkan bagi PPPK atau guru yang belum mendapatkan formasi penempatan.

Ia menekankan bahwa semua kalangan guru memiliki kemungkinan yang sama untuk dilibatkan dalam program ini.

Baca juga: Pendaftaran Sekolah Rakyat Dibuka, Dinsos DIY Kejar Target Launching 1 Juli 2025

“PPPK bisa, yang belum PPPK juga bisa, PNS juga bisa,” imbuhnya.

Meski proses rekrutmen pengajar masih belum dimulai, pendaftaran peserta didik untuk Sekolah Rakyat sudah dibuka sejak 1 April dan akan ditutup pada 30 April 2025.

Dua lokasi telah dipersiapkan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, yakni di kawasan Purwomartani, Kalasan, Sleman dan di Sonosewu, Ngestiharjo, Bantul.

Kedua sekolah tersebut dirancang untuk melayani siswa setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan fasilitas yang sudah dipersiapkan secara khusus. 

Gedung di Sonosewu sebelumnya difungsikan sebagai Instalasi Rehabilitasi Sosial Napza dan kini berada di bawah pengelolaan Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta–Sonosewu.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif Kemensos yang bertujuan memberikan akses pendidikan lanjutan bagi anak-anak kurang mampu atau rentan putus sekolah.

Dengan target mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini, SR diharapkan mampu menjadi solusi alternatif pendidikan menengah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

Pemerintah DIY menyatakan siap mendukung pelaksanaan program ini, meskipun saat ini masih menunggu arahan teknis lanjutan dari pusat terkait pelaksanaan penuh kegiatan belajar maupun perekrutan tenaga pendidik. (*)